Orang existed juga telah menggunakan istilah Sanatanis atau bahkan Dharmists, keduanya lebih dekat ke arti sesungguhnya dalam budaya Weda. Kemudian, ketika penyerbu Muslim tiba dari tempat-tempat seperti Afghanistan dan Persia, mereka menyebut Sungai Sindhu sebagai Sungai Hindu. Kata ini digunakan oleh Muslim asing untuk mengidentifikasi orang-orang dan agama di mana orang-orang tersebut tinggal di daerah itu. Setelah itu, bahkan orang Indian sesuai dengan standar tersebut sebagaimana ditetapkan oleh mereka yang berkuasa dan menggunakan nama-nama Hindu dan Hindustan. Sebaliknya, kata itu tidak memiliki makna kecuali orang-orang memberinya arti atau sekarang digunakan di luar kegunaan. Beberapa sumber melaporkan bahwa Alexander Agung yang pertama kali merubah nama Sungai Sindhu menjadi Indu, menghilangkan huruf “S”, guna memudahkan pengucapan bagi orang Yunani. Kekuatan Macedoniannya sesudah itu disebut daratan timur Indus sebagai India, sebuah nama yang digunakan terutama selama rezim Inggris.

  • Kenak menjelaskan, PHDI sesuai dengan tupoksinya mengayomi umat Hindu, tentu mengedepankan dialog dalam penyelesaian persoalan ini.
  • Ia mengaku MDA Bali dan PHDI Bali akan menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, sehingga kedepan tidak ada lagi keributan soal ini yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan di Bali.
  • Maka dari itu, dalam rangka menjaga situasi yang aman dan kondusif, PHDI Provinsi Bali mengimbau agar ketua Yayasan ISKCON maupun ketua Yayasan ISKCON INDONESIA memberitahukan kepada seluruh anggotanya untuk tidak melakukan kegiatan Hare Krishna di ruang publik untuk menghindari gesekan dengan masyarakat.
  • ” Sikap PHDI dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tegas atas keberadaan Hare Krishna di wilayah desa adat yang mengganggu ketertiban umum, supaya ditindak tegas secara hukum,” tandas politisi senior mantan Bupati Tabanan dua kali periode yang kini juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Daerah PDIP Bali ini.

Tokoh ISKCON di Amerika menolak tuduhan bahwa kegiatan Hare Krishna ilegal di Indonesia. Diantaranya, mendesak PHDI untuk membubarkan Hare Krishna, mengeluarkan Hare Krisna dari agama Hindu dan PHDI, mencabut pengayoman PHDI terhadap ISKCON/Hare Krishna, penarikan buku-buku pelajaran siswa SD yang memuat konten Hare Krisna dan tidak sesuai dengan tradisi budaya dan kearifan lokal di Bali. Prabhupada memaknai “Hindu” dalam konteks nama yang berasal dari sebutan untuk penduduk di sekitar sungai Sindhu untuk menyebut orang yang berasal dari India, atau agama yang berasal dari India.

Rai Mantra Terima Anugerah Kebudayaan Pwi Pusat.

Terkait polemik Hare Krisna di Bali, pihaknya mengaku sudah melakukan pembahasan interior dengan pengurus harian, tim hukum, walaka, sampai pada rapat gabungan PHDI seluruh Bali. ” Ini kami lakukan untuk mengaajegkan agama, adat dan tradisi Bali,” katanya. Jangan sampai meninggalkan adat, budaya dan tradisi yang diwariskan leluhur. Jadi, meskipun saya tidak merasa bahwa “Hindu” adalah istilah yang tepat untuk mewakili budaya Arya Veda atau jalan spiritual, saya juga menggunakan kata itu dari waktu ke waktu untuk arti yang sama karena sudah jadi bagian dari kosa kata semua orang. Kalau tidak, karena saya mengikuti jalan Veda Sanatana-dharma, saya menyebut diri saya Sanatana-dharmist. Yang mengurangi kebutuhan untuk menggunakan label “Hindu” dan juga membantu memusatkan perhatian pada sifat global jalan Veda. Oleh karena itu, saya mengusulkan bahwa semua orang yang menganggap dirinya sebagai orang Hindu mulai menggunakan istilah Sanatana-dharmist, yang tidak hanya mengacu pada terminologi Sansekerta yang benar, tapi juga lebih akurat menggambarkan karakter dan spiritual maksud sesungguhnya dari jalan Veda.

Banyak elemen masyarakat yang mengadukan keberadaan Hare Krishna, karena dinilai tidak sesuai dengan budaya, tradisi, adat istiadat Bali yang dijiwai Agama Hindu. Polemik ISKCON Hare Krishna , pada intinya DPRD Bali membatasi kegiatan Hare Krishna di Bali. Kalau memamg menganggu ketertiban umum dan kegiatan umat Hindu di desa adat, Hare Krishna bisa dibubarkan dan ditindak secara hukum. PHDI Bali sempat menggelar mediasi terkait dengan polemik Hare Krishna di Bali. Dijelaskan pada klarifikasi itu, pendiri ISKCON, Srila Prabhupada yang mengatakan bahwa ISKCON bukanlah Hindu, dilakukan lantaran untuk menghindari kesalahpahamaan ajaran yang ia berikan hanya khusus untuk orang dari satu agama atau dari india.

Peraboi Desak Pemerintah Prioritaskan Pasien Kanker Padat Penerima Vaksin Covid

Pria yang juga akrab disapa Bendesa Agung ini menjelaskan, bahwa suasana yang panas akibat polemik Hare Krishna di masyarakat khususnya di media sosial memang harus segera didinginkan. Ia mengaku MDA Bali dan PHDI Bali akan menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, sehingga kedepannya tidak ada lagi keributan soal ini yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan di Bali. Kenak menjelaskan, PHDI sesuai dengan tupoksinya mengayomi umat Hindu, tentu mengedepankan dialog dalam penyelesaian persoalan ini. Ia menyayangkan adanya umat Hindu yang terprovokasi atas polemik ini, sehingga melakukan hujatan di media sosial. ” Tim Komunikasi, Mediasi, Advokasi yang dibentuk PHDI Bali sudah bekerja.

Setelah menerima masukan-masukan, langsung berangkat ke Jakarta walaupun di tengah situasi pandemi Covid-19. Selanjutnya PHDI akan meminta pertimbangan dari pihak Kementerian Agama, Kepolisian, Kejaksaan Agung,” katanya. Sebagian masyarakat Hindu juga menilai kegiatan Hare Krishna mengancam tradisi dan kebudayaan mereka.

Himbauan Kepada Ormas Keagamaan Hindu Bali Dan Iskcon Dalam Menyikapi Polemik Hare Krisna Di Media Sosial.

Sebelum ini, nama Veda untuk daerah itu adalah Bharath Varsha, di mana banyak orang masih lebih suka menyebutnya dengan nama itu. Ia melanjutkan, dalam rangka menjaga situasi yang aman dan kondusif, PHDI Provinsi Bali mengaimbau agar ketua Yayasan ISKON maupun ketua Yayasan ISKCON Indonesia memberitahukan kepada seluruh anggotanya untuk tidak melakukan kegiatanHare Krisna di ruang publik untuk menghindari gesekan dengan masyarakat. Pria yang juga akrab disapa Bendesa Agung ini menjelaskan bahwa suasana yang panas akibat polemik Hare Krishna di masyarakat khususnya di media sosial memang harus segera didinginkan. Ia mengaku MDA Bali dan PHDI Bali akan menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, sehingga kedepan tidak ada lagi keributan soal ini yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan di Bali. ” Sikap PHDI dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tegas atas keberadaan Hare Krishna di wilayah desa adat yang mengganggu ketertiban umum, supaya ditindak tegas secara hukum,” tandas politisi senior mantan Bupati Tabanan dua kali periode yang kini juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Daerah PDIP Bali ini. Maka dari itu, dalam rangka menjaga situasi yang aman dan kondusif, PHDI Provinsi Bali mengimbau agar ketua Yayasan ISKCON maupun ketua Yayasan ISKCON INDONESIA memberitahukan kepada seluruh anggotanya untuk tidak melakukan kegiatan Hare Krishna di ruang publik untuk menghindari gesekan dengan masyarakat.

Ketua Puskor Hindunesia, Ida Bagus Susena mengatakan, PHDI Bali harus lebih proaktif agar kondisi tidak semakin memanas. Menurutnya, saat ini terjadi pergeseran yang tidak alamiah yang cenderung mengubah masyarakat dengan ajaran dari luar yang berkedok Hindu. Terlebih, mereka menyebarkan ajaranya ke generasi muda dengan menyisir sekolah-sekolah,” ungkapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *